GENMUSLIM.id- Debat kelima Capres terakhir menghadirkan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang menyoroti isu sensitif terkait dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2024.
Dalam debat kelima Capres yang disiarkan melalui kanal YouTube KPU RI pada Minggu (4/2/2024), Ganjar Pranowo menyampaikan prihatin potensi penyalahgunaan bansos yang seharusnya untuk kepentingan bersama.
Melalui pernyataannya dalam debat kelima capres, Ganjar Pranowo menekankan bahwa bansos merupakan kewajiban negara dan hak rakyat untuk menerimanya.
Namun, ia memberikan catatan terkait klaim bansos yang cenderung merujuk kepada orang perorangan atau kelompok tertentu, menciptakan ketidakadilan dalam distribusi bantuan tersebut.
Baca Juga: Anies Baswedan Akhirnya Memberi Tanggapan Terkait Politisasi Bansos, Mari Simak Selengkapnya
Ganjar juga mengungkapkan adanya masalah dalam penyaluran bansos, seperti data penerima yang tidak valid. Bahkan, kepala desa mengeluhkan bahwa data yang mereka kirimkan dikembalikan oleh pemerintah pusat.
Ganjar Pranowo mengusulkan perbaikan tata kelola bansos agar program ini dapat tepat sasaran dan menghindari klaim yang tidak beralasan.
Ia juga mencatat bahwa penyaluran bansos tidak selaras dengan pencapaian target pengentasan kemiskinan, dan kesenjangan sosial masih tetap tinggi meskipun angka kemiskinan menurun.
Di panggung yang sama, Anies Baswedan memberikan tanggapannya menyebut bansos seharusnya diberikan untuk penerima, bukan untuk pemberi.
Menurutnya, konsep bansos haruslah sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima, artinya jika seseorang membutuhkan bantuan pada bulan tertentu, maka bantuan tersebut harus disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang spesifik.
Anies menegaskan bansos dimaksud merupakan implementasi tanpa pamrih yang lebih fokus pada kebutuhan riil penerima, mencerminkan sikap tanggap dan tepat sasaran dalam penyaluran bansos.
Pada debat kelima capres, Ganjar Pranowo mengakhiri pemaparannya dengan menyoroti tanggung jawab negara untuk menciptakan keadilan sosial, bukan hanya memberikan bantuan sosial.
Dengan demikian, isu politisasi bansos menjadi sorotan penting dalam kontestasi Pilpres 2024, mencerminkan kebutuhan perbaikan mendalam dalam penyelenggaraan program bantuan sosial di Indonesia.***
