GENMUSLIM.id - Sabtu, 03 Februari 2024, Universitas Padjadjaran (Unpad) resmi menyatakan sikap mengenai sikap Presiden Joko Widodo, mengikuti dan mendukung sikap dari beberapa Perguruan Tinggi Nasional beberapa waktu lalu.
Unpad, pada Sabtu pagi ini, berlokasi di selasar gedung utama kampus, Dipati Ukur, Kota Bandung, menyatakan bahwa serangkaian acara ini untuk menyuarakan betapa telah menurunnya kualitas demokrasi sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Pembacaan sikap pernyataan dari Unpad dipimpin oleh Prof. Ganjar Kurnia selaku Ketua Senat Universitas Padjadjaran.
Sejauh ini tercatat berbagai civitas akademika dari berbagai institut perguruan tinggi di Indonesia bergilir menyatakan sikap, diantaranya UGM, UII, UI, Unhas Makassar, Unand Padang, UMY, Unpad, ULM Banjarmasin, Unmul Samarinda, UAD Yogyakarta, Unkhair Ternate, dan UIN Jakarta.
Civitas akademika Universitas Padjadjaran menyebutkan secara eksplisit mengenai kemunduran demokrasi juga indeks persepsi korupsi yang kian memburuk selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam pembacaan pernyataan, disebutkan pula mengenai pelemahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dikarenakan KPK diisi oleh pemimpin-pemimpin yang tidak amanah.
Pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik serta pemantapan mengenai Omnibus Law juga ikut disebutkan dalam pernyataan sikap dari Unpad untuk menegur Presiden Joko Widodo.
Para akademisi Unpad mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini sangat-sangat membuat kualitas demokrasi di Indonesia kian menurun.
Secara ringkas, ada 7 poin tuntutan dalam pernyataan dari Unpad untuk menjaga demokrasi Indonesia, 4 diantaranya ditujukan langsung untuk Presiden dan jajaran serta aparat yang bertugas.
Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan hukum, Pancasila, dan UUD 1945.
Presiden dan elit politik harus menjadi tauladan terhadap kepatuhan hukum, bukan lantas menjadi contoh dalam pelanggaran etik.
Negara, pemerintah, dan jajaran aparatur yang bertugas untuk memaksimalkan tugas dalam mengayomi juga sebagai fasilitator demokrasi, serta menjaga jarak dengan para kontestan pemilu 2024.
