Pakar Politik Nasional Sebut Politik Dinasti Rusak Demokrasi Indonesia, Sindiran Untuk Gibran Rakabuming Raka?

Photo Author
- Senin, 6 November 2023 | 21:22 WIB
Gibra Rakabuming Raka (kanan) naik jadi cawapres berkat praktik politik dinasti? ((Foto: GENMUSLIM.id/dok: Fanny Kusumawardhani))
Gibra Rakabuming Raka (kanan) naik jadi cawapres berkat praktik politik dinasti? ((Foto: GENMUSLIM.id/dok: Fanny Kusumawardhani))

“Untuk proyeksi ke depan, jika politik dinasti tetap bercokol dan menang dalam pemilu, demokrasi Indonesia akan terancam. Sekarang saja demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, apalagi nanti jika yang berkuasa dinasti politik,” ujarnya.

Perkuat Kontrol Politik Dinasti

Dilain kesempatan itu, pakar politik nasional dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengatakan akan subur tidaknya politik dinasti tergantung oleh mekanisme kontrol.

“Kontrolnya bisa dua. Pertama adalah di level proses pemilihannya. Ketika masyarakat anggap itu tidak baik, masyarakat bisa secara kolektif menolak dan tidak memilihnya,” sebut Prof Kacung Marijan, saat dijumpai GENMUSLIM , Senin, 6 November 2023.

Baca Juga: 5 Gaya Parenting ala Gibran Rakabuming: Tetap Ajar Anak Sifat Rendah Hati, Walau Punya Segudang Privilege

Namun, menurut Prof Kacung Marijan masih ada kesempatan di tahap kedua, setelah terjadi pemilihan.

“Ketika calonnya itu sudah terpilih, bagaimana terjadi proses kontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini lewat DPR,” imbuh Pro Kacung.

Menurut Prof Kacung Marijan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah.

“Kalau DPR-nya lebih kuat, harusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat,” kata Kacung. Lebih lanjut, Prof Kacung Marijan mengatakan, politik dinasti terjadi karena proses rekruitmen politik di dalam keluarga secara tidak demokratis.

“Proses rekrutmen politik dinasti itu dibangun dan dibungkus melalui pemilihan secara demokratis formal. Hal ini terlihat di sejumlah daerah. Misal, habis jadi kepala daerah, istri atau anaknya yang gantikan,” jelas Prof Kacung Marijan.

Baca Juga: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Usia Capres/Cawapres Rusak Tatanan Bernegara, Ini Penjelasan Pengamat!

Lebih lanjut, Prof Kacung Marijan memberikan beberapa contoh daerah di Indonesia yang diduga menerapkan politik dinasti, ada contoh baik dan buruknya.

Misalnya, di Banyuwangi, Bupati Azwar Anas digantikan istrinya. “Sejauh ini jalannya pemerintahan oleh istrinya Pak Anas itu baik. Sementara contoh yang jelek misalnya di Bogor. Bupati Bogor pernah digantikan adiknya, dua-duanya tersangka korupsi.” Jelas Prof Kacung Marijan.

Seperti yang diketahui, isu politik dinasti ‘tingkat nasional’ diduga dilakukan Presiden Jokowi.

Anaknya, Gibran Rakabuming Raka terjun ke dunia politik, menjadi Walikota Solo, dan kini Cawapresnya Prabowo Subianto.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Muhammad Reza Nurcholis, S.Si

Sumber: Liputan khusus

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X