GENMUSLIM.id – Putri Presiden ke 4 Republik Indonesia Alissa Wahid menyoroti pola koalisi yang dijalankan oleh partai politik di Indonesia saat ini.
Dilansir Genmuslim dari Twitter/@AlissaWahid Selasa, 5 September 2023 menurut Alissa Wahid pola koalisi yang dijalankan oleh partai di Indonesia tidak lebih hanya jual beli kekuasaan saja.
Apalagi melihat apa yang terjadi belakangan ini tentang berubah berubah arah koalisi saat ini menegaskan apa yang dimaksud Alissa Wahid.
Hampir semua partai sudah mempunyai teman Koalisi, hanya saja yang masih belum pasti yaitu Partai Demokrat yang memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan setelah Anies Baswedan memilih Cak Imin sebagai cawapresnya di Pilpres 2024.
Baca Juga: Isu Koalisi Poros Baru Demokrat-PKS-PPP, NasDem: Koalisi Kita Udah Matang, Ini Malah Ada Pelakor
Atas fenomena bongkar pasang koalisi yang terjadi saat ini membuat Alissa Wahid turut berkomentar melalui laman sosial twitternya (X) Senin, 4 September 2023.
Alissa Wahid menulis tentang bagaimana koalisi yang dijalankan oleh partai-partai politik Indonesia yang tidak ideologis hanya mementingkan kekuasaan juga akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Jadi kalau hari ini di Indonesia, partai2 politik di Indonesia asal berkoalisi tanpa pertimbangan Ideologis, itu sih bukan persatuan atau mencegah polarisasi. Analisis saya, itu lebih ke transaksi kekuasaan. Dan itu akan masala, krn kebijakan pemerintahnya nanti juga akan terpengaruhi” tulisnya.
Lebih lanjut, Alissa Wahid menambahkan bagaimana contoh partai yang berseberangan seperti di Amerika, antara partai Demokrat dan Partai Republika.
“Yang paling terkenal secara global: di AS, partai Demokrat punya ideology & paradigma politik bersebrangan dg partai Republik. Maka kebijakan2nya pun berbeda. Kebijakan luar negeri, ekonomi dll” tambahnya.
Tidak hanya itu, ia juga mencontohkan bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan era Soeharto dan Gus Dur.
“Paradigma politik akan menentukan kebijakan politik. Mis. Paradigma #GusDur adalah keadilan & kemanusiaan maka mudah baginya untuk mengembalikan nama Papua & menghentikan operasi militer, mengembalikan hak2 kultural masy Tionghoa dst.” Jelasnya.
Sementara itu di era Soeharto lebih mementingkan kekuasaan mutlak dan kestabilan politik.
