GENMUSLIM.id – Wakil Presiden KH Maruf Amin akan segera berangkat ke Papua bersama para menteri selama beberapa hari bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Wakil Presiden KH Maruf Amin segera berkantor bersama para menteri antara lain Menko Polhukam, Menteri Koperasi, Menteri PUPR, Menteri Investasi, dan Panglima TNI untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan.
Wakil Presiden KH Maruf Amin akan mengunjungi beberapa lokasi di Papua.
Sebelumnya, Maruf Amin pernah berkunjung ke Papua dan berkeliling di sejumlah kota selama sepekan.
Baca Juga: Rocky Gerung: Kekasaran Saya Diucapkan di Ruang Publik Justru yang Dijaga oleh Peralatan Demokrasi
Salah satu agenda penting yang akan digelar KH Maruf Amin adalah mendengarkan sejumlah keinginan dari gubernur dan bupati.
Wakil Presiden KH Maruf Amin akan berkantor di Papua pada awal September 2023 bersama sejumlah menteri dan Panglima TNI untuk mempercepat upaya pembangunan di sana, sekaligus mengatasi persoalan yang dialami pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan Wakil Juru Bicara Presiden Masduki Baidlowi di Istana Wapres usai mendampingi Wakil Presiden Maruf Amin melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kebudayaan dan Pembangunan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy. .
“Tadi Menko PMK melaporkan beberapa hal penting kepada Wakil Presiden (Wapres), terutama terkait hasil kunjungannya ke Papua. Ternyata Wapres berencana kembali ke Papua pada 4 September dan berencana berkantor di sana dengan beberapa menteri,” kata Masduki.
Pada 15 Juli 2023, Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan 5 proyek strategis dalam kunjungannya ke pemerintahan Manokwari di Provinsi Papua Barat dan kelima proyek strategis ini akan mulai dikerjakan tahun ini.
Proyek-proyek strategis tersebut antara lain meningkatkan kapasitas ruas jalan simpang Haji Bauw – Pahlawan, ruas jalan Fajar Roon – Sudjarwo Condoronegoro, pembangunan jembatan Pepera 1969 lintas Teluk Sawaibu, pembangunan pasar modern Sanggeng dan penataan kawasan area publik Borarsi.
Kunjungan Wakil Presiden Maruf Amin ke Papua Barat merupakan salah satu implementasi pembangunan Papua.
Upaya ini telah disahkan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan di Papua (RIPPP) 2022-2041.
