Akibatnya juga kakek dan nenek dari Abu Qamar harus mengungsi selama Nakba 1948.
Kasus dicabutnya visa mahasiswa Palestina ini pun kemudian memicu timbulnya gugatan hukum.
Dimana diketahui Abu Qamar mengajukan banding terhadap keputusan pemerintah atas dasar hak asasi manusia.
Hasil bandingnya diharapkan akhir bulan ini, karena pemerintahan Buruh Inggris yang baru mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap kebijakan Timur Tengah,
Baru-baru ini menangguhkan beberapa ekspor senjata ke Israel karena kekhawatiran potensi pelanggaran hukum humaniter internasional.
Mengenai kasus dicabutnya visa pelajar palestina, juru bicara Pusat Dukungan Hukum Eropa pun ikut angkat bicara.
Juru bicara Pusat Dukungan Hukum Eropa tersebut mengkritisi tindakan yang dilakukan pemerintah Inggris tersebut.
Menurutnya tindakan yang dilakukan pemerintah Inggris tersebut merupakan upaya untuk menekan kebebasan berbicara dan advokasi Palestina. ***