Langkah ini bertujuan untuk membatasi aliran senjata yang dapat digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang.
Namun, pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut dan malah melobi untuk mengakhiri embargo di Darfur.
Sementara itu, laporan dari misi pencari fakta PBB menunjukkan bahwa kedua belah pihak dalam konflik Sudan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang serius.
Baca Juga: PBB Beri Pujian, Jeda Perang Untuk Vaksinasi Polio di Gaza Meski Bukan Bagian Dari Gencatan Senjata
Serangan udara yang tidak terpilih, penembakan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penting seperti jaringan komunikasi dan pasokan air serta listrik adalah beberapa bentuk pelanggaran yang dilaporkan.
Kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya juga telah terjadi.
Krisis ini telah menyebabkan pengungsian sekitar 10 juta orang dan menewaskan serta melukai puluhan ribu warga sipil.
Dengan meningkatnya kekacauan, tuntutan untuk tindakan internasional yang lebih tegas semakin mendesak.
Pengawasan yang ketat terhadap pemasok senjata dan penerapan sanksi lebih lanjut mungkin merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan aliran senjata yang memperburuk krisis di Sudan. ***
