GENMUSLIM.id - Pemerintah Indonesia menanggapi pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menjadi ‘kota hantu’.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek pembangunan tetap berlanjut dan akan diselesaikan sesuai rencana.
“Dengan segala upaya kami bahkan kami pindah ke sini itu untuk menjawab bahwa IKN akan berlanjut dan dapat kita selesaikan,” ujar Basuki Hadimuljono pada Selasa, 4 November 2025.
Basuki Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut
Basuki mengatakan, keberlanjutan pembangunan IKN kini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah.
Aturan tersebut secara rinci memuat tahapan agar IKN resmi menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Dengan terbitnya Perpres 79 ini sekarang kami sudah tidak sendiri lagi, kami berada di belakang Perpres,” imbuhnya.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di era Presiden Joko Widodo itu menyebut Perpres 79/2025 merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan IKN.
Basuki juga memastikan sejumlah infrastruktur utama di kawasan inti terus berjalan, termasuk penyelesaian hunian ASN dan fasilitas pemerintahan.
The Guardian Soroti Risiko ‘Kota Hantu’
Pernyataan Basuki ini sekaligus menepis narasi yang disampaikan The Guardian dalam artikelnya berjudul “Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming a ‘Ghost City’” yang terbit pada Selasa, 29 Oktober 2025 silam.
Artikel tersebut menyoroti lambatnya pembangunan dan minimnya aktivitas di IKN, sehingga menilai proyek ini berpotensi terbengkalai.
Baca Juga: IKN Disiapkan Jadi Ibu Kota Politik 2028, AHY Pastikan soal Pengawasan Pembangunan
Pemerintah menilai narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan karena berbagai proyek strategis nasional masih berjalan sesuai target dan diawasi langsung oleh otorita IKN.
Menkeu Purbaya: Jangan Mudah Percaya Media Asing
Menanggapi isu yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menilai pemberitaan media asing kerap tidak akurat.