GENMUSLIM.id - Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pejabat di negeri ini untuk memusatkan pikiran dan wewenang yang dimiliki saat ini sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Menurutnya, Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju apabila seluruh pejabatnya memiliki pola pikir tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Prabowo dalam amanatnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.
“Para pengambil keputusan (di) seluruh Indonesia, nasib bangsa Indonesia di pundak Saudara-saudara sekalian, di pundak kita,” kata Prabowo.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran dalam Rakornas Pempus dan Pemda di Bogor
“Saya mengajak, ayo 5.000 sekian (pejabat), kalau kita kompak, kalau kita bersatu, kalau kita pusatkan pikiran kita, kepintaran kita, pengalaman kita, wewenang dan kekuasaan yang ada di kita, kita pakai untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita, saya kira Indonesia akan maju lebih cepat,” tegas dia.
Tak sampai disitu, Presiden Prabowo juga berpesan kepada seluruh pejabat pusat dan daerah untuk senantiasa menjaga nama baik masing-masing dan tidak melakukan perbuatan penyelewengan terhadap rakyat.
“Ajaran nenek moyang kita harimau meninggal meninggalkan belang. Kalau kita meninggal kita meninggalkan nama,” kata Prabowo.
“Hendaknya marilah kita berupaya meninggalkan nama yang baik untuk keluarga kita. Orang tua kita biar bangga. Anak-anak kita. Cucu-cucu kita juga bangga,” lanjutnya.
Presiden Prabowo pun berpesan agar rezeki yang didapatkan dari kerja keras harus disisihkan untuk membantu orang yang kesulitan.
“Jadi tolong saudara-saudara selalu ingat betapa penting nama kita. Dan betapapun harta yang kita miliki pada saat dipanggil Tuhan kita berangkat telanjang,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut mengapresiasi penyelenggaran Rakornas ini yang ia sebut sebagai momentum bermanfaat dan strategis.
Dalam rakornas ini, hal-hal yang menjadi pembahasan adalah menyatukan pokok pikiran pejabat pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan ke depan.