GENMUSLIM.id - Ratusan pengacara mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Andika-Hendi di Pilgub Jateng dan Agustina-Iswar di Pilwalkot Semarang.
Salah satu bentuk dukungan mereka adalah kesiap-sediaan dalam membantu mengantisipasi kecurangan dalam Pilkada 2024.
Deklarasi yang diinisiasi oleh Rahmulyo Adi Wibowo tersebut terdiri atas Tim Hukum Perkasa (Andika-Hendi) 300 advokat dan Tim Hukum Jaguar (Agustina – Iswar) sebanyak 104 advokat.
Tim hukum ini dikomandoi oleh pengacara senior, John Richard dan diinisiasi oleh Rahmulyo Adi Wibowo.
Baca Juga: Menyelami Kasus Dua Kubu Pemimpin Kadin Indonesia, Ini Hal Penting yang Wajib Diketahui Masyarakat!
Total ada sebanyak 404 advokat yang mendeklarasikan dukungan kepada Andika – Hendi di Pilgub Jateng dan Agustina-Iswar di Pilwalkot Semarang.
Namun, yang hadir dalam acara deklarasi tersebut hanya sebanyak 256 advokat.
“Tim ini layak mendapatkan prestasi dari Leprid sebagai tim advokat terbanyak yang mendampingi calon Kepala Daerah,” ujar Rahmulyo saat menyampaikan sambutan deklarasi di Plampitan pada Sabtu, 21 September 2024.
Tak ayal, banyaknya advokat yang memberi dukungan dan pengawalan atau bantuan hukum kepada peserta Pilkada 2024 ini mendapatkan penghargaan rekor dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid).
Paulus Pangkah, selaku Ketua Umum Leprid mengatakan penghargaan rekor ini diberikan karena para advokat yang tergabung dalam tim Perkasa maupun Jaguar sudah mengembalikan hukum sebagai panglima setelah persoalan politik kekuasaan di Indonesia akhir-akhir ini dianggap mempermainkan hukum.
“Selama 10 tahun ini hukum berjalan bukan sebagai panglima, tapi John Richard mengembalikan hukum sebagai panglima dengab mengerahkan 404 pengacara sebagai tim hukum dalam perhelatan Pilkada,” tuturnya.
Penghargaan Leprid sendiri diberikan langsung oleh Paulus Pangkah kepada Hendi (Hendrar Prihadi) selaku calon wakil Gubernur Jateng dan John Richard selaku koordinator Tim Advokat Perkasa.
John Richard kemudian menyampaikan bahwa dirinya sudah berkali-kali mendampingi Hendi dalam pengawalan hukum saat proses pilkada.