Ihwal 17 Plus 8 Tuntutan Rakyat, Menteri Bahlil Lahadalia Sebut Respons Terukur Jadi Kunci Jawab Aspirasi Rakyat

Photo Author
- Sabtu, 6 September 2025 | 10:36 WIB
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai tuntutan yang disuarakan sejumlah influencer Tanah Air (Foto: GENMUSLIM.id/dok: Instagram @bahlillahadalia)
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai tuntutan yang disuarakan sejumlah influencer Tanah Air (Foto: GENMUSLIM.id/dok: Instagram @bahlillahadalia)

GENMUSLIM.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya akan bersikap serius dalam merespons aspirasi masyarakat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Pernyataan Bahlil ini merujuk pada paket 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

“Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin dalam tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025.

Baca Juga: Kencang Gaung 17+8 Tuntutan Rakyat di Medsos, Yusril Ihza Mahendra: Pemerintah Respons Positif, Mustahil Mengabaikan

Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, menekankan pentingnya aspirasi rakyat sebagai bagian dari sistem demokrasi.

“Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Itu adalah kontrol bagi jalannya negara demokrasi,” jelasnya.

Ia menyebut proses ini harus dipandang sebagai upaya memperkuat kehidupan berbangsa.

“Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegas Bahlil.

Sebagai catatan, tuntutan rakyat 17+8 merupakan gabungan aspirasi yang berisi 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan tambahan.

Baca Juga: Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Kepala BIN Klaim Indonesia Sudah Aman Usai Rangkaian Demo Agustus 2025

Isi tuntutan yang ramai diserukan sejumlah influencer seperti Fathia Izzati hingga Jerome Polin tersebut mencakup isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan.

Dokumen yang beredar luas di media sosial menunjukkan, 17 tuntutan utama diberi tenggat penyelesaian hingga 5 September 2025.

Target pelaksanaannya melibatkan Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian sektor ekonomi.

Terdapat pula 8 tuntutan tambahan ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan RI. Waktu penyelesaiannya ditetapkan lebih panjang, yakni hingga 31 Agustus 2026.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Muhammad Reza Nurcholis, S.Si

Sumber: Pemberitaan Media Siber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X