Mandat Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan: Saya Tugaskan Danantara Bereskan BUMN

Photo Author
- Sabtu, 16 Agustus 2025 | 21:37 WIB
Presiden Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Agustus 2025 (Foto: GENMUSLIM.id/dok: YouTube Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Agustus 2025 (Foto: GENMUSLIM.id/dok: YouTube Sekretariat Presiden)

GENMUSLIM.id - Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menyampaikan Pidato Kenegaraan bersama MPR/DPR/DPD pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Saat menyampaikan pidatonya, Prabowo menyinggung tentang pengelolaan BUMN yang dianggap tak masuk akal hingga pemberian mandat pada Danantara.

“Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis, dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12 persen,” kata Prabowo dari atas podium di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

“Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen,” imbuhnya.

Baca Juga: Terkait Isu Oknum Berpengaruh Terlibat Tambang Ilegal, Presiden Prabowo: Tak ada Kompromi, Takkan ada yang Dilindungi!

Ia kemudian membeberkan bahwa aset Indonesia yang berada di BUMN lebih dari 1.000 triliun USD dan menyampaikan batas setoran BUMN pada negara agar APBN tidak defisit.

“Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun USD, harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar USD, kalau 50 miliar USD, APBN kita tidak defisit,” terangnya.

“Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” sambungnya.

Prabowo menambahkan perusahaan BUMN bisa rugi karena memiliki banyak komisaris di dalamnya, sehingga ia menghapus setengah jajaran komisaris.

Baca Juga: Kasus Bupati Sudewo Jadi Perhatian Presiden Prabowo, Gerindra Sebut Sudah Beri Teguran Keras

“Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” tutur Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut pajak sebagai instrumen keadilan untuk redistribusi penghasilan.

“Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” ucapnya.

“Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha,” tandasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Muhammad Reza Nurcholis, S.Si

Sumber: Youtube Sekretariat Presiden

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X