GENMUSLIM.id – Sabtu, 03 Februari 2024, civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) ikut mengambil sikap atas fenomena-fenomena yang baru-baru ini terjadi di negara kita.
Melihat banyak sekali kejadian, tidak hanya seputar pemilu 2024, Unpad menyebutkan beberapa kasus yang kilas balik ke belakang, seperti tentang Omnibus Law, IKN, serta banyak ketetapan-ketetapan yang akhirnya diputuskan negara tidak melalui proses dialog publik.
Hal ini, dijelaskan oleh para civitas akademika Unpad, tentu mencederai proses demokrasi di Indonesia.
Mengambil pernyataan dari capres 01, Anies Baswedan, mengatakan bahwa proses putusan yang dilakukan dengan tidak melalui proses dialog publik, ketika ketetapan itu berlaku, maka yang tidak setuju akan dilabeli sebagai oposisi.
Hal itu tentu sudah mencederai proses demokrasi yang etis. Guna dilaksanakannya dialog publik, salah satunya adalah untuk menjadi petimbangan sebelum keputusan ditetapkan oleh yang berwenang.
“Peristiwa-peristiwa sosial, politik, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya sebuah kualitas demokrasi selama masa pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo,” ucap Prof. Ganjar Kurnia, Ketua Senat Unpad, di selasar gedung utama Universitas Padjadjaran, Dipati Ukur, Kota Bandung pada Sabtu pagi, 03 Februari 2024.
Penurunan kualitas demokrasi yang terjadi saat ini mengundang banyak civitas akademika di seluruh penjuru negeri menyatakan sikap dan memberi teguran untuk Presiden Jokowi.
Unpad sendiri, dalam pernyataannya memiliki 7 poin penting yang disampaikan untuk pemilu 2024 ini.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Prabowo Subianto Hadiri Imlek Kadin: Saya akan Lindungi Semua Agama dan Etnis
Tiga di antaranya mengajak masyarakat, dan empat lainnya langsung ditujukan untuk pemerintah.
Poin-poin tersebut adalah:
- Pelaksanaan demokrasi harus menjunjung etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.
- Presiden dan elit politik harus menjadi keteladanan, kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika; apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
- Negara dan pemerintah beserta aparaturnya, harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan-kontestan pemilu.
- Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilu 2024, dengan memilih para calon dengan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.
- Bersama-sama dengan seluruh masyarakat, menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil penyelenggaraan pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
- Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi republik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
- Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah.***
Sobat Genmuslim yang baik hatinya, ingin mendapat berita update setiap hari dari Genmuslim.id? Ayo gabung di Grup WhatsApp "GENMUSLIM MENYAPA", caranya klik link https://chat.whatsapp.com/Gj3J3Md9EoGBu8HvPgXXEZ, atau bisa gabung di Grup Telegram "GENMUSLIM NEWS", caranya klik link https://t.me/genmuslimnews kemudian join. Jangan Lupa install aplikasi WhatsApp atau Telegram di Ponsel.
