Resolusi Gaza tersebut menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza.
Keputusan mengenai resolusi Gaza tersebut diadopsi dengan 12 suara mendukung, nol menentang, dan tiga abstain.
Rusia, Amerika Serikat (AS), dan Inggris adalah negara yang abstain terhadap keputusan resolusi Gaza.
Dikutip dari Al Jazeera, DK PBB akhirnya meloloskan resolusi yang merupakan ajuan Malta setelah empat upaya gagal menanggapi perang antara Israel dan Hamas.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyampaikan penolakan atas resolusi tersebut.
Ia menegaskan Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional di Gaza, dan jeda kemanusiaan tersebut tidak akan diimplementasikan.
"Sangat disayangkan dewan masih belum bisa mengutuk atau bahkan menyebutkan pembantaian yang dilakukan Hamas pada (7 Oktober 2023) dan menyebabkan perang di Gaza. Ini memalukan," tulisnya dalam X pada Kamis, 16 November 2023.
Gilad Erdan juga menyoroti krisis di Gaza saat ini sebagai strategi yang disengaja oleh Hamas.
Menurut penilaiannya, Hamas sengaja memperburuk situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan meningkatkan jumlah korban warga Palestina untuk mengaktifkan PBB dan DK dalam upaya menghentikan Israel.
Namun demikian, resolusi tersebut tidak mencakup gencatan senjata dan tidak merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Saat itu Israel melaporkan kondisi sebanyak 1.200 orang tewas dan sekitar 240 orang ditawan.
Pernyataan tersebut juga tidak mencatat serangan balasan dan serangan darat Israel di Gaza.
Kementerian Kesehatan Gaza, Palestina, mengungkap serangan Israel telah menewaskan lebih dari 11.300 warga dengan dua pertiga di antaranya wanita dan anak-anak.